Detail Berita

Lakip Polres Bogor Tahun 2010

News1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR BOGOR





LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
T.A. 2010
SATKER POLRES BOGOR















Bogor,        Januari    2011




LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
T.A. 2010
SATKER POLRES BOGOR






















KATA PENGANTAR
    Tahun 2010 adalah tahun pelayanan prima yang dipersembahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memantapkan kepercayaan masyarakat pada tahap II Rencana Strategis 2010-2014 (Partnership Building). Sebuah tugas yang berat tetapi mulia yang harus diwujudkan di Tahun Macan dan bukan hanya sekedar retorika. Ini adalah KOMITMEN POLRI.
    Direktif Presiden terkait peran dan tupoksi Polri sesuai UUD 1945 dan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara yang memiliki tugas pokok :
1.     Menjaga keamanan, ketertiban masyarakat,
2.     Penegakan hukum dan memerangi kejahatan
3.    Serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat
    Maka direktif/ instruksi pada 5 tahun pembangunan yang akan datang dijabarkan melalui 3 pilar (pembangunan, demokrasi dan keadilan) meliputi :
1.    Teruskan reformasi, demokrasi dan tingkatkan kinerja (never ending go)
2.    Jalankan tugas secara profesional sesuai UUD, UU peraturan yang berlaku.
3.    Kamtibmas, public order, pubik security penting dalam rangka stabilitas nasional.
4.    Teruskan penegakkan hukum dan perangi kejahatan (street crime, transnasional crime, korupsi, illegal logging)
5.    Tingkatkan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, sesuai sasaran Polri Quick Win, kedepan semua harus jadi Quick Win dan permanenkan, pelayanan makin baik, cepat dan murah.
6.    Jaga norma, etika dan perilaku selaku sosok yang profesional.
    Kesemuanya itu berangkat dari isu penting pembangunan yaitu : demokratisasi karena perbedaan kebebasan dan keberpihakan, hal ini sebagai dampak reformasi 1998 yang belum pulih tetapi tidak menjadi gagal, dunia mengalami pergeseran (globalisasi) dan reformasi informasi.
    Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut terus dilaksanakan, kini saatnya seluruh personil Polres Bogor, diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya, untuk menciptkan kondisi dimana Polri dapat membangun kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat ( Partnertship Building ).
Sehingga dituntut  adanya peningkatan kinerja yang diikuti dengan adanya perubahan, baik dari segi struktural, instrumental maupun kultural, dalam mewujudkan visi Polri yang profesional, bermoral dan moderen.
    Polres Bogor menyadari bahwa Kinerja akan sulit berubah apabila tidak diiringi dengan kemampuan dalam mentrasformasi sistem Polri, dari sistem yang berorientasi dilayani kepada sistem yang berorientasi melayani, sedangkan fokus orientasi Akuntabilitas Kinerja harus dirubah dari orientasi kepada masukan-masukan kepada orientasi Akuntabilitas kepada hasil, berupa output maupun outcome, oleh karena itu Polres Bogor akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai kriteria kebehasilan agar penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
    Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibakan Polres Bogor untuk menyusun LAKIP, sebagai bahan pertanggung jawaban anggaran yang diperoleh melalui APBN, sehingga kinerja Polres Bogor akan tampak dalam laporan tersebut.
    Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2010, berarti Polres Bogor baru menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ke-1 pada tahapan pembangunan kedua dalam mewujudkan Polri sebagai kekuatan keamanan dari Rencana Strategis 2010-2014, yang telah digunakan sebagai acuan dalam memenuhi pencapaian Visi dan Misi Polri selama tahun 2010, sejumlah capaian kinerja Polri untuk tahun 2010 ini kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Bogor T.A. 2010, sebagai implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Polres Bogor kepada seluruh unsur pendukung Kinerja Polres Bogor.


    Bogor,       Januari    2011
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR


    Drs. DADANG RAHARDJA
    AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69060322



DAFTAR  ISI

BAB    U R A I A N    HALAMAN
1    2    3





I





II




III




IV





V
   
Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG .................................................
B.    TUGAS DAN FUNGSI .............................................
C.    STRUKTUR ORGANISASI .......................................
D.    SISTEM PENYAJIAN ..............................................

KEBIJAKAN POLRI
A.   UMUM ..................................................................
B.   ARAH KEBIJAKAN ..................................................
C.   PROGRAM DAN KEGIATAN .....................................

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
T.A. 2010
A.   RENCANA STRATEGI POLRI 2010-2014 ..................
B.   PENETAPAN KINERJA T.A. 2010 .............................

AKUNTABILITAS KINERJA
A.   PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA T.A. 2010 ............
B.   CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA T.A. 2010 ....
C.   ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA T.A. 2010 ..
D.   AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................

PENUTUP

LAMPIRAN :
A.    PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
B.    PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
   
i

iv


1
2
3
15


16
16
19



22
26


27
27
31
45

47



















IKHTISAR EKSEKUTIF


    Salah satu asas dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah Akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.  Dengan dasar pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Polres Bogor T.A. 2010 ini disusun dalam rangka  penyajian capaian kinerja Polres Bogor selama kurun waktu T.A. 2010, sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi Polres Bogor, LAKIP ini juga merupakan bahan dalam melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh.
    LAKIP Polres Bogor T.A. 2010 ini menyajikan berbagai pengukuran dan penilaian dalam pelaksanaan TUPOKSI Polri.  Pengukuran yang dapat disusun tersebut tentunya merupakan gambaran keberhasilan seluruh kinerja Polres Bogor, dengan dukungan anggaran, instansi pemerintah dan elemen masyarakat, menuju institusi Polri yang profesional, bermoral dan moderen.
    Selain beberapa pengukuran kinerja yang dapat dicapai, Polres Bogor juga melakukan penilaian terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih menjadi keluhan dan pengaduan dari masyarakat, hal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas Polri selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, serta pemelihara Kamtibmas dan Penegak Hukum masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang  berkepentingan  dengan  organisasi Polri.








BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
    Pembangunan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh kondisi kamtibmas yang terpelihara dan dilakukan oleh Polri dengan cara membangun kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya secara propesional, bermoral dan modern serta transparan dan akuntable. Setiap Satker Polri harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
    Untuk mewujudkan institusi Polri yang propesional, bermoral dan modern diperlakukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun external agar pelaksanaan Tupoksi berjalan Efektif dan Efisien serta akuntable selain itu juga diperlukan instrument yang mampu mengukur indkcator pertanggungjawaban setiap pelaksanaan Tupoksi sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mana telah diterbitkan INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( AKIP ) .
    Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah termasuk Polri sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi  serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
    Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Bogor  TA. 2010 ini adalah merupakan pelaporan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan sesuai Rencana Kerja Polres Bogor TA. 2010 dan sekaligus juga sebagai sarana pertanggungjawaban Polres Bogor dan jajarannya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik.

B.    TUGAS DAN FUNGSI
    Sesuai pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tugas Pokok Polri adalah sebagai berikut :
1.     Tugas :
Polri adalah alat Negara yang bertugas memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut :   
a.    Melaksanakan Fungsi Kepolisian Umum baik dibidang Prefentif maupun Refresif.
b.    Melaksanakan Penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
c.    Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan Pemerintah yang mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas berdasarkan Undang-undang.
d.    Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengemban sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
e.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang dubebankan oleh Peraturan perundang-undangan.
2.    Fungsi
Fungsi Kepolisian meliputi dimensi yurudis dan sosiologis yang pada dasarnya adalah penegakkan hukum yang melekat pada fungsi Pemerintah Negara dan dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri.
a.    Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi :
1)    Fungsi kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai lembaga Pemerintahan Negara.
2)    Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, fungsi kepolisian dapat dibedakan lagi atas :
a)    Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus mengawasi dan menegakkan tindakan tindakan yudikatif.
b)    Fungsi Kepolisian Administratif, yakni khusus untuk mengawasi tindakan-tindakan administratif.             
b.    Fungsi Kepolisian dalam fungsi Sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.
c.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  dibebankan  oleh  peraturan perundang-undangan.
C.    STRUKTUR ORGANISASI
1.    STRUKTUR ORGANISASI POLRES
Struktur Organisasi Polres Bogor sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yaitu :
a.    Unsur Pimpinan
    1)    Kapolres.
    2)    Wakapolres.
    b.    Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
    1)    Bag Ops
    2)    Bag Ren
    3)    Bag Sumda
    4)    Siwas
    5)    Sipropam
    6)    Sikeu
    7)    Sium
c.    Unsur Pelaksana Tugas Pokok
    1)    SPKT
    2)    Sat Intelkam
    3)    Sat Reskrim
    4)    Sat Narkoba
    5)    Sat Binmas
    6)    Sat Sabhara
    7)    Sat Lantas
    8)    Sat Tahti

d.    Unsur Pendukung
    Sitipol

e.    Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan
    1)    Polsek Jasinga
    2)    Polsek Cigudeg
    3)    Parung Panjang
    4)    Polsek Leuwiliang
    5)    Polsek Nanggung
    6)    Polsek Cibungbulang
    7)    Polsek Ciampea
    8)    Polsek Rumpin
    9)    Polsek Ciomas   
    10)        Polsek Kemang         
    11)        Polsek Sukaraja   
    12)        Polsek Gunungsindur
    13)        Polsek Parung
    14)    Polsek Cibinong
    15)    Polsek Citeureup
    16)    Polsek Babakan Madang
    17)    Polsek Gunungputri
    18)    Polsek Cisarua 
    19)    Polsek Megamendung 
    20)    Polsek Ciawi      
    21)    Polsek Caringin
    22)    Polsek Cijeruk
    23)    Polsek Jonggol  
    24)    Polsek Cileungsi
    25)    Polsek Klapanunggal
    26)    Polsek Cariu
    27)    Polsek Dramaga         
    28)    Polsek Tamansari





2.    DATA PERSONIL
a.    Bidang Personil
1)    Kekuatan Personil Polres Bogor periode sampai dengan bulan Desember 2010 terdiri dari :
a)    Anggota Polri berjumlah  1.905  orang terdiri dari  :
(1)    Perwira                :     161    orang
           -    Pamen            :       29    orang
           -    Pama            :     132    orang
(2)    Bintara                :  1.788    orang
b)    Anggota PNS berjumlah 68 orang terdiri dari :
          (1)    Golongan  III             :      23      orang
      (2)    Golongan  II             :      45     orang
2)    Kekuatan personil dibidang DSP dan Police Ratio  :
NO    POK PERSONIL    DSP    RIIL
1    Perwira    692    161
2    Bintara    2.003    1.788
3    Tamtama    -,-    -,-
Jumlah Polri    2.695    1.949
4    PNS    92    67

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Bogor sebesar 4.428.658 jiwa maka jumlah Police Ratio diwilayah Hukum Polres Bogor adalah sebesar 1  :  2.325  orang









3)    Kekuatan anggota Polri berdasarkan dislokasi Satker  :
 






4)    Personil ditinjau  dari  alokasi  pendidikan s/d Desember 2010
Jumlah anggota Polres Bogor yang telah mengikuti pendidikan Diktuk/ Dikbang sbb :

 




















5)    Personil ditinjau dari Dikjur s/d Desember 2010
 




6)    Jabatan Perwira kosong

 







7)    Perumahan Dinas.
Untuk perumahan dinas yang dimiliki oleh satker Polres Bogor terdapat pada :
a)    Polsek Jasinga       
b)    Polsek Cigudeg
c)    Polsek Parung Panjang
d)    Polsek Ciomas
e)    Polsek Parung
f)    Polsek Sukaraja
g)    Polsek Citeureup
h)    Polsek Gunung Putri
i)    Polsek Cileungsi
j)    Polsek Jonggol
k)    Polsek Cariu
l)    Polsek Ciawi
m)    Polsek Cisarua
n)    Polsek Caringin
o)    Polsek Klapanunggal
p)    Polsek Cijeruk
q)    Asrama Cilangkap
r)    Asrama Tugu
s)    Asrama Sindangbarang               
    8)       Bidang penugasan  
a)      Jumlah Personil  yang  ditugaskan pada staf Polres Bogor sebagai berikut :
(1)      Bag Ops            :      7         Pers   
(2)      Bag Sumda               :    31         Pers
(3)       Bag Ren                      :         4    Pers   
(4)      Sium                :      4     Pers
(5)      Sikeu                    :           8    Pers
(6)       Sipropam                      :       21    Pers
(7)     Siwas                   :           4    Pers
(8)    SPKT            :       30    Pers
(9)      Sat Intelkam             :       46    Pers
(10)    Sat Reskrim             :       83    Pers
(11)    Sat Narkoba             :       24    Pers
(12)    Sat Binmas                :      5    Pers
(13)    Sat Sabhara            :       108    Pers                 
(14)    Sat Lantas                 :       212    Pers
(15)    Sat Pam Obvit        :    31    Pers
(16)    Sat Tahti            :      2    Pers
(17)    Sitipol            :      7    Pers
(18)    Pamen dan Pama
        staf            :      5    Pers
b)      Anggota yang  ditugaskan   pada  Jajaran Polsek adalah sebagai berikut :
(1)    Polsek Type Urban Jasinga        :  35    Pers    
(2)    Polsek Type Urban Cigudeg         :  41    Pers
(3)    Polsek Type Urban Pr.Panjang        :  41    Pers
(4)    Polsek Type Urban Lw.Liang          :  36    Pers
(5)    Polsek Type Urban Cb.Bulang         :  45    Pers
(6)      Polsek Type Urban Ciampea           :  43    Pers
(7)    Polsek Type Urban Rumpin            :  36    Pers   
(8)    Polsek Type Urban Ciomas            :  43    Pers
(9)      Polsek Type Urban Kemang            :  41    Pers
(10)    Polsek Type Urban Sukaraja          :  51    Pers
(11)    Polsek Type Urban Gn.Sindur         :  47    Pers
(12)     Polsek Type Urban Parung            :  64    Pers
(13)    Polsek Type Urban Cibinong          :  72    Pers
(14)    Polsek Type Urban Citeureup         :  73    Pers
(15)    Polsek Type Urban Gn.Putri          : 102    Pers
(16)    Polsek Type Urban Cisarua           :  55    Pers    
(17)    Polsek Type Urban Ciawi             :  57    Pers
(18)    Polsek Type Urban Cijeruk           :  43    Pers                                       
(19)    Polsek Type Urban Jonggol           :  45    Pers
(20)    Polsek Type Urban Cileungsi         :  75    Pers
(21)    Polsek Type Urban Cariu             :  39    Pers
(22)    Polsek Type Rural Nanggung          :  36    Pers
(23)    Polsek Type Rural B.Madang          :  44    Pers
(24)    Polsek Type Rural M.Mendung        :  42    Pers
(25)    Polsek Type Rural K. Nunggal        :  44    Pers
(26)    Polsek Type Rural Caringin        :  42    Pers
(27)    Polsek Type Rural Dramaga        :  40    Pers
(28)    Polsek Type Pra Rural Tamansari    :  39    Pers
        c)    Unsur Pimpinan
(1)      Kapolres                       :    1     Personil
(2)      Wakapolres                    :    1     Personil
(3)      Kabag Ops                      :    1     Personil
(4)    Kabag Ren        :    1     Personil   
(5)      Kabag Sumda                  :    1     Personil
(6)      Kasatfung                  :    7      Personil
(7)       Kasi                     :    6      Personil
(8)      Kapolsek                       :   28    Personil           
b.    Bidang Logistik
1)      Keadaan senjata organik Kepolisian Resor Bogor s/d Desember  2010 :
a)      Senpi Genggam/Revolver         :    811      Pucuk    
b)      Senpi Bahu                          :       109    Pucuk    
c)      Senpi Gas Gun                     :         81    Pucuk                          
2)      Keadaan amunisi  sampai Desember 2009  adalah sebagai berikut :
a)     Peluru Call 38 Spc                :    34.196    Butir
b)     Peluru Call 5,56 MM               :      8.563    Butir
c)     Peluru Call 7,92 MM               :    15.500    Butir
d)     Peluru Call 7,7 MM                :      1.600    Butir
e)     Peluru Call 7,62 SSI               :    10.167     Butir
f)      Peluru Call 7,62 MM                :    11.355    Butir
g)     Peluru Call 38 SPC KARET        :      4.559    Butir
h)     Peluru Call 5,56 KARET           :      6.360    Butir
i)      Peluru Hampa 5,56                    :    13.546    Butir
J)    Peluru karet 7,62 SSI            :         -,-    Butir
3)      Keadaan Ranmor s/d Desember   2010  :
a)      KIA                                    :      3    Buah
b)      Side Kick                              :      1    Buah
c)    Jeep Taft                              :      1    Buah
d)    Sedan Timor/Hyundai/Escort     :      5    Buah
e)    Panther Izuzu                      :       21    Buah
f)      Mitsubishi Kuda                    :       14    Buah
g)    Pick Up Toyota Kijang              :       2     Buah
h)    Sepeda motor                       :     305    Buah
i)    Truck Dalmas                       :       3    Buah  
j)    Ford ( Ranger )            :       38    Buah
k)    Ford Focus                :      3    Buah
l)    Mitsubishi Lancer            :      1    Buah
4)      Komlek
a)      Telepon otomatis                :       46    Buah
b)      Pesawat Kachina                 :       -,-    Buah
c)      Pesawat HT Motorolla           :       55    Buah
d)      Motorolla Bas Station            :       38    Buah
e)    Faximile                    :       29    Buah
5)      Mesin Ketik
a)      Ukuran 17 Inchi                    :     19    Buah
b)      Ukuran 13 Inchi                    :     34    Buah
c)      Ukuran 10 Inchi                    :           2    Buah                             
6)      Alat Khusus
a)      Borgol                                 :     -,-    Buah
b)      Helm                                   :       60    Buah
c)      Pemadam api                         :         8    Buah
d)      Video Camera                          :         3    Unit
e)      Camera Digital                     :          1    Unit
f)      Rompi anti peluru                    :      6    Buah
g)      Jas Hujan                          :       -,-    Buah
h)      Batery batu tiga                   :        1    Buah
i)      Wirelles                             :         4    Buah
j)      Speaker                            :       -,-    Buah
k)      Proyektor                          :       -,-    Buah 
l)    Megaphone                :     10    Buah                               
7)      Alut Dalmas
a)      Rompi Dalmas                     :      105    Buah
b)    Dakura Dalmas                :     105    Buah
b)      Pelindung kaki                   :    169    Buah
c)      Pelindung tangan                :    169    Buah   
d)      Helm                                   :       55    Buah
e)      Tongkat Rotan                    :       -,-    Buah
f)       Tongkat T                :       70    Buah                                
8)      Komputer                                    :      217    Buah










D.    SISTEMATIKA PENYAJIAN
       Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Polri TA. 2010. Pencapaian Kinerja ( Performance Results) tahun 2010 tersebut jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja ( Performance Agreement) tahun 2010 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi Polri. Analisis atas Pencapaian Kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah ( Performance Gap) bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan pola pikir demikian, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Bogor TA. 2010 dapat disajikan  sebagai berikut :
BAB    I    -    PENDAHULUAN    Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Polri dan Struktur Organisasi.
BAB      II      -    KEBIJAKAN POLRES BOGOR    Menjelaskan berbagai kebijakan Polres Bogor yang telah, sedang dan yang akan diterapkan.
BAB     III    -      RENCANA  STRATEGIS DAN PENETAPAN   KINERJA    TA.  2010     Menjelaskan muatan Rencana Strategis Polri tahun ke IV 2005-2009 dan Penetapan Kinerja tahun 2010.
BAB     IV    -    AKUNTABILITAS KINERJA
    Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Polri dikaitkan dengan pertanggung jawaban Publik terhadap pencapaian sasaran strategis TA.  2010.
BAB      V     -      PENUTUP      Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Bogor TA. 2009 dan menguraikan rekomandasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
























BAB II
KEBIJAKAN POLRI


A.    UMUM
Semangat reformasi telah mendorong Polri baik sebagai organisasi maupun sebagai personal untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan evektifitas dalam melaksanakan TUPOKSI dan peran yang dipertanggungjawabkan serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Rakyat yang telah memberikan amanah menghendaki Polri selaku alat Negara agar profesional, bermoral, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Reformasi Birokrasi melalui 27 Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional, Bermoral dan Moderen serta dipercaya masyarakat merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja Polri melalui kerjasama secara terkoordinasi baik internal maupun eksternal.
Reformasi Birokrasi memerlukan proses yang berkesinambungan dan melibatkan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi serta dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Polri dengan penataan ketatalaksanaan secara dinamis yang mengarah pada peningkatan kualitas peningkatan pelayanan publik dengan membangun kultur birokrasi baru    (Civillien Police) yang humanis. Profesionalisme personel Polri dapat diwujudkan dengan bantuan kerjasama dari berbagai elemen yang terkait serta segala upaya untuk meningkatkan kinerja Polri.
B.    ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan Polri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 adalah melanjutkan penggelaran pelayanan masyarakat sampai komunitas-komunitas terkecil didukung kwalitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri pada tahun 2010.

Adapun Arah Kebijakan Polri tahun 2010 dijabarkan sebagai berikut :
1.    Membangun pengamanan garis pantai, sungai dan danau.
2.    Membangun pengamanan pulau terluar berpenghuni.
3.    Membangun pengamanan perbatasan berpenduduk.
4.    Membasmi kejahatan terorisme dan akar penyebabnya.
5.    Membangun hukum kepolisian berlandasan UUD 45.
6.    Membangun kerjasama lintas departemen dalam mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan.
7.    Mengawal agenda demokrasi.
8.    Mendukung situasi keamanan bagi tumbuhnya daya saing ekonomi.
9.    Menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kuwalitas pelayan prima.
10.    Membangun kemampuan forensik dari pusat sampai polres.
11.    Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
12.    Memantapkan situasi keamanan pada wilayah pasca konflik menjadi wilayah tenteram permanen.
13.    Menjalin kerjasama kepolisian internasional dalam menghadapi kasus international crime.
14.    Membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua sendi kehidupan masyarakat dan semua tingkat situasi keamanan.
15.    Mengembangkan Iptekpol menuju industri kepolisian yang mandiri.
16.    Memajukan pendidikan kepolisian dalam upaya menuju era kuwalitas pada pembangunan SDM Kepolisian.
17.    Membangun kemampuan manajemen kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien dan akuntabel.
18.    Membangun kemampuan leadership kepolisian di semua strata melalui meryt system berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust dalam kinerja kepolisian.
19.    Menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus barang dan orang sehingga sendi kehidupan ekonomi dan sosial  masyarakat.
20.    Melembagakan Polres di seluruh desa dan komunitas.
21.    Membangun kemampuan keamanan swakarsa dengan besar dalam era komunitas.
22.    Membangun komponen identifikasi nasional yang didukung dengan teknologi terkini.
23.    Membangun citra polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis  melalui semua bentuk media secara sistematis.
24.    Membangun system kesejahteraan anggota polisi sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan.
25.    Mewujudkan system penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen  keamanan swakarsa. 
Dengan mempedomani arah kebijakan Polri pada tahun 2010 sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Polres Bogor sebagai satuan organisasi yang merupakan bagian dari Institusi Polri telah merumuskan arah kebijakan tahun 2010 yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh Polres Bogor meliputi :
1.    Terwujudnya postur Polri satker Polres Bogor yang profesional, handal dan terpecaya dalam mengatasi setiap permasalahan.
2.    Terwujudnya postur Polres Bogor Polda Jabar yang proaktif dalam melakukan pencegahan kejahatan serta pemeliharaan Kamtibmas.
3.    Terwujudnya struktur organisasi yang fleksibel sesuai dengan perkembangan tingkat kejahatan baik kejahatan konvensional, Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
4.    Terwujudnya postur Polres Bogor Polda Jabar yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang unggul dalam mengatasi setiap perubahan lingkungan.
5.    Mewujudkan msayarakat yang sadar hukum melalui upaya pemantapan pelaksanaan Polmas.
6.    Menegakan hukum secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif terhadap setiap bentuk kejahatan oleh penyidik yang bermoral dan menjunjung tinggi HAM.
7.    Mewujudkan personil Polres Bogor yang demokratis dalam menghadapi masyarakat madani.
8.    Meningkatkan penindakan terhadap setiap kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
9.    Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pendekatan pelayanan dengan meningkatkan tipologi. Polpos menjadi Polsek Persiapan,  Polsek persiapan menjadi Polsek definitif.
C.    PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan satker Polres Bogor pada T.A. 2010 meliputi 6 program yang merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada T.A. 2009 yaitu :
1.    Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
-     Kegiatan :
a.    Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi, dilaksanakan secara tidak terbatas disesuaikan dengan jumlah personil yang ada.
b.    Perawatan Gedung Kantor.
c.    Perawatan Kendaraan Khusus.
d.    Perbaikan Peralatan Kantor.
e.    Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor.
f.    Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10.
g.    Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2.
h.    Langganan Daya dan Jasa.
i.    Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
2.    Program Pengembangan Sarana Prasarana Kepolisian                                                                       
-    Kegiatan :
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (melalui perbaikan peralatan fungsional).
3.    Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

-    Kegiatan

a.    Deteksi Kegiatan masyarakat mendukung tugas kegiatan pemerintah.
b.    Pembinaan jaringan informasi sebanyak meliputi sub giat :
1)    Membentuk  dan pembinaan jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan dan lapisan masyarakat.
2)    Menyelenggarakan penggalangan kepada individu, kelompok dan  masyarakat.

c.    Pengawasan Orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perijinan dan  criminal record, dengan sub giat    meliputi :

1)    Pendataan, pelayanan dan pengawasan orang asing.                                             
2)    Penertiban, pendataan dan pengawasan Senpi, Handak dan obat terlarang.
3)    Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.
4.    Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
-    Kegiatan

a.    Giat Bimmas Pol ( Binkamsa, Bintibmas, Binredawan dan Binkorpolsus.

b.    Giat Bimmas Pol ( Binluh dan Wasdal Pam Swakarsa ).
5.    Program Pemeliharaan Kamtibmas
-    Kegiatan

a.    Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
            Poliklinik/obat-obatan.
b.    Publik atau Birokrasi, dengan sub giat :
1)    Penyusunan naskah buku lainnya.
2)    Rapat Koordinasi.
3)    Packing surat/barang.
4)    Pembinaan pengamanan Polri.
5)    Dukungan Operasional Kepolisian/lainnya
6)    Bantuan Pelayanan masyarakat.
7)    Penyelenggaraan Pam Kepolisian.
8)    Menyelenggarakan Turjawali.
9)    Penataan Manajemen Kelembagaan.
10)    Turjawali Lantas.
11)    Administrasi Idik Laka Lantas.
12)    Menyelenggarakan Operasi Kepolisian.
6.    Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

-    Kegiatan

Pelayanan Publik atau Birokrasi

a.    Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
b.    Bantuan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
c.    Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelidikan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
T.A. 2010
   

A.    RENCANA STRATEGI POLRI 2010 – 2014

    Rencana Strategi Polri 2010 – 2014 pada hakikatnya merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan  dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan terhadap moral personel Polri serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas dan efesiensi serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.
    Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Polri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategi Polri 2010 – 2014 yang digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan Polri.
    Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri selalu dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi Polri yang pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional dan sistematis serta berkelanjutan. 
1.    Visi Polri
Visi Polri adalah ”Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, Bermoral dan Modern sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang Terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum” 
2.    Misi Polri
Berdasarkan pernyataan Visi Polri yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam Misi Polri sebagai berikut :
a.    Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, safety, surety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
b.    Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan  serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding citizenship).
c.    Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
d.    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e.    Mengelola Sumber Daya Polri secara profesional, transparan, akuntabeL dan modern untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
3.    Visi dan Misi Polda Jabar
a.    Visi Polda Jabar
"Terwujudnya Postur Polri jajaran Polda Jabar yang profesional, bermoral dan  modern dan dipercaya masyarakat tahun 2014”
b.    Misi Polda Jabar
1)    Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, penyelamatan, pengaturan  dan penertiban kegiatan masyarakat.
2)    Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
3)    Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas.
4)    Menegakan hukum  secara independen,tidak diskriminatifl, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5)    Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup.
6)    Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan perilaku kehidupan.
7)    Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam mensukseskan pembangunan.
4.    Visi dan Misi Polres Bogor
a.    Visi Polres Bogor
"Terwujudnya Postur Polri jajaran Polres Bogor yang profesional, bermoral,  modern dan dipercaya masyarakat tahun 2014, serta mampu mendukung upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi Kabupaten Bogor yang termaju ”
b.    Misi Polres Bogor
1)    Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat Kabupaten Bogor melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, penyelamatan, pengaturan  dan penertiban kegiatan masyarakat.
2)    Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan masalah IPOLEKSOSBUD
3)    Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat Kabupaten Bogor untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas.
4)    Menegakan hukum  secara independen, tidak diskriminatif, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan diwilayah hukum Polres Bogor .
5)    Mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kabupaten Bogor dengan sarana dan prasarana yang cukup.
6)    Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor.
7)    Mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mensukseskan pembangunan.
5.    Tujuan

    Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun, Polri dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
    Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Polri untuk mengukur sejauh mana  Visi  dan Misi organisasi. oleh sebab itu agar dapat diukur  keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya kelak, maka  setiap tujuan  yang  ditetapkan  harus  memikili  indikator kinerja  (Performance Indicator) yang terukur.
Program dan Kegiatan Polres Bogor T.A. 2010 sesuai dengan dukungan DIPA meliputi 6 program dengan tujuan,  antara lain :
a.    Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
-    Tujuan
Untuk memenuhi pembayaran gaji/honor dan tunjangan pegawai tepat waktu.
b.    Program Pengembangan Sarana Prasarana Kepolisian
-    Tujuan
Untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa.                                                                       
c.    Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
-    Tujuan
Untuk mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan.
d.    Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
-    Tujuan
Mewujudkan pemberdayaan potensi masyarakat, agar terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri.
e.       Program Pemeliharaan Kamtibmas
-    Tujuan
Untuk mewujudkan kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis di wilayah NKRI.
f.    Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
-    Tujuan
Tujuan adalah mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).
B.    PENETAPAN KINERJA T.A. 2010
    Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/102/II/2006 Tanggal 09 Februari 2006 tentang Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Dimana Penetapan Kinerja adalah  pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
    Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,<

2011-03-11 12:18:48 res_bogor 10.00 PID POLDA JAWA BARAT