Detail Berita

Kegiatan Mengikuti Bakohumas Pemerintah Kementerian Kesehatan di Bandung Jawa Barat.

News1

Kegiatan Mengikuti Bakohumas Pemerintah  Kementerian Kesehatan di Bandung Jawa Barat.

 

Oleh Zulkarnain Staf Humas Polri.

 

“Sosialisasi Beberapa Kebijakan Kementerian Kesehatan R.I.”

 

1. Rujukan :

a. rencana Kerja Divisi Humas Polri 2010.

b. surat perintah Kadiv Humas Polri Nomor : Sprint/  /VII/2010/Humas tanggal 15 Juli 2010 tentang perintah kepada Kabid Mitra untuk menghadiri acara Bakohumas Pemerintah Kementerian Kesehatan R.I di Bandung Jawa Barat.

2. Beberapa hal dari kegiatan Bakohumas Pemerintah Kementerian Kesehatan ini diinformasikan sebagai berikut :

a. kegiatan Bakohumas Pemerintah Kementerian Kesehatan R.I ini diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang terdiri dari anggota Bakohumas Pemerintah dan beberapa staf Kementerian Kesehatan R.I di Jakarta.

b. tema kegiatan pertemuan Bakohumas Kemkes ini adalah “Sosialisasi Kebijakan Kementerian Kesehatan R.I dan Roadmap Jamkesta”.

c. kegiatan dilakukan pada hari Kamis, 15 Juli 2010 s/d Jum’at, 16 Juli 2010 di Hotel Vue Palace Jl. Otista Bandung Jawa Barat.

d. adapun acara dan materinya yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

1) pada hari Kamis, 15 Juli 2010 antara pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB proses registrasi di kantor Kementerian Kesehatan R.I di Blok A Jakarta dan dan kemudian rombongan dengan dua bus berangkat ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.

2) Kamis, 15 Juli 2010 pukul 14.00 WIB tiba di R.S Mata Cicendo dan peserta melakukan kunjuangan melihat-lihat fasilitas R.S Mata yang canggih dan cukup lengkap. Peserta kegiatan melakukan pengecekan mata sekedar untuk mengetahui negatif, positif atau masih normal.

3) Kamis, 15 Juli 2010 pukul 16.30 peserta check in dan menginap di Hotel Vue Palace Jl. Otista Bandung.

4) Kamis, 15 Juli 2010 pukul 19.30 WIB s/d 21.00 WIB mengikuti diskusi panel yang disampaikan masing-masing oleh Staf Khusus Bidang Politik Kementerian Kesehatan dengan judul “Paparan Tentang Kebijakan Kementerian Kesehatan R.I 2010” dan oleh Kapus P2JK dengan judul “Paparan Road Map Jamkesma”. Adapun materi sebagai berikut :

Paparan Staf Khusus Bidang Politik Kementerian Kesehatan R.I Drg. Tritarayati, SH (Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan RI) dengan materi antara lain :

a) struktur organisasi dari Kementerian Kesehatan R.I.

 

 

b) visi dan misi dari Kementerian Kesehatan R.I, yaitu :

(1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

(2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

(3) menjamin ketersediaan dan dan pemerataan sumber daya kesehatan

(4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

c) ada 5 (lima)  nilai yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan  pembangunan Kesehatan di Indonesia tahun 2010-2014. Yang pertama, adalah Pembangunan Kesehatan di Indonesia haruslah senantiasa pro rakyat,  kepentingan rakyat harus  selalu didahulukan; kedua, program-program kesehataan haruslah bersifat responsif, artinya tanggap terhadap kebutuhan permasalahan di daerah, tanggap terhadap situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Ketiga, pembangunan  kesehatan harus bersifat inklusif, artinya seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, baik lintas sektor, organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi masyarakat, pengusaha dan  masyarakat madani maupun masyarakat akar rumput. Keempat, program kesehatan harus efektif, artinya mampu mencapai apa yang ditargetkan dan  harus efisien. Kelima pembangunan kesehatan  juga harus dilaksanakan dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

d) adapun beberapa kegiatan yang termasuk dalam program reformasi kesehatan adalah sebagai berikut :

(1) jaminan Kesehatan.

(2) pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal  Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

(3) ketersediaan Obat dan Saintifikasi Jamu.

(4) reformasi Birokrasi.

(5) bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

(6) penangananan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK).

(7) pelayanan Kesehatan Kelas Dunia (World Class Health Care).

e) bantuan Operasional Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas di bidang Pelayanan Kesehatan (Promotif dan Preventif) seperti   KIA-KB, Gizi, Imunisasi, Kesehatan  Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pencegahan Penyakit dan Pembinaan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat seperti. Posyandu, Poskesdes.

f) penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis evidence, yang dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan seluas-luasnya.

g) tujuan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) adalah memberikan pemerataan akses pada pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat  yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

h) ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan serta pengembangan obat tradisional (jamu) tujuannya adalah akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu serta terjamin dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya program KIA, Malaria, TB, dan HIV/ AIDS.

i) tujuan dari reformasi birokrasi dan pembangunan bidang kesehatan adalah :

(1) upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

(2) reformasi birokrasi bidang kesehatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan termasuk perubahan pada perbaikan dalam manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang cost efektif.

j) pelayanan kesehatan kelas duia, bertujuan rumah sakit dengan komponen struktur dan proses yang tersertifikasi lengkap memenuhi standar kelas dunia atau standar internasional.

Materi yang disampaikan oleh Kapus P2JK dengan materi antara lain :

a) jamkesma dapat diphamami sebagai berikut :

(1) PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (JK) adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak. 

(2) JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) adalah perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar pemerintah  agar

(3) jaminan Kesehatan merupakan suatu cara pelayanan kesehatan terkendali, yang mengandung kendali biaya (efisien), kendali mutu (efektifitas) serta kendali  pemerataan (dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan). 

b) perbedaan Sistem Jaminan Kesehatan Sosial dengan Sistem Out of Pocket yang banyak diterapkan saat ini adalah :

a) penanggungjawab pembayaran : perseorangan (saat ini) diubah menjadi bersama (masa depan).

b) saat pembayaran : pada waktu sakit (saat ini) diubah menjadi pada waktu sehat (masa depan).

c) cara pembayaran PPK : setelah diselenggarakannya pelayanan kesehatan  (saat ini) diubah menjadi kesepakatan tertentu sebelum diselenggarakan pelayanan kesehatan.

c) dampak dari peningkatan biaya kesehatan antara lain adalah :

(1) peningkatan biaya tersebut, menimbulkan banyak masalah. Jika ditinjau dari pemanfatan upaya kesehatan, menyulitkan akses terhadap pelayanan  kesehatan, terutama :

(a) bagi penduduk tidak mampu.

(b) apabila sistem pembiayaan ditanggung sendiri (out of pocket).

(c) tidak terjadi pembiayaan yg berkeadilan (fairness in health financing) dan solidaritas sosial 

(2) dampaknya, berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan mutu sumber daya manusia.

d) landasan hukum jaminan kesehatan masyarakat adalah :

(1) landasan Hukum Pelaksanaan Jamkesmas  sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI  Nomor 40/2004, tentang SJSN.

(2) dasar lain yang menjadi acuan penyelenggaraan adalah 

(a) undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(b) undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

(c) undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan

e) tata laksana kepesertaan dari JAMKESMA adalah :

(1) sasaran peserta sejumlah  76,4 jt jiwa.

(2) kepesertaan ditetapkan oleh bupati/ walikota  (nama dan alamat) sejumlah kuota yang ditetapkan berdasarkan data makro BPS 2005 sejumlah 19.1 juta RTM.

(3) gepeng, anak dan orang terlantar dapat tetap mengakses yankes walaupun tanpa kartu.

(4) anak lahir dari peserta jamkesmas otomatis menjadi peserta.

(5) bila masih ada maskin dan tidak mampu tidak masuk dalam sk bupati/walikota pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara.

(6) kebijakan baru kedepan sepenuhnya akan menggunakan data BPS 2008; 

(7) peserta program keluarga harapan (PKH) yg tdk masuk dalam data base sk bupati/ wlkt otomatis menjadi peserta.

(8) tenaga PT Askes (persero) menerbitkan Surat Keabsahan Peserta  (menerbitkan SKP).

5) Hari Jum’at, 16 Juli 2010 kegiatan peserta adalah pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB makan pagi bersama dan pukul 08.00 WIB s/d 09.45 WIB menerima ceramah dari Direktur PT. Bio Farma Bapak Iskandar tentang Fungsi dan Peran PT. Bio Farma. Materi yang disampaikan antara lain:

a) bapak Iskandar membuka ceramah dengan menyampaikan sebuah isue humas tentang penggunaan vaksin meningitis atau vaksin untuk para calon jama’ah haji Indonesia.

Padang – MI : Ulama Sumbar Buya Masoed Abidin meminta Kementerian Kesehatan untuk mengganti vaksin Meningitis ACYW-135 dengan vaksin lain, karena dinilai tidak halal. “Keputusan MUI sudah jelas bahwa vaksin yg bersumber dari ekstrak babi diharamkan, karena itu pemerintah perlu mencari gantinya yg lain”, kata Buya Masoed Abidin di Padang, Senin (12/7). Ia menanggapi hal itu terkait dengan Menkes yang merencanakan akan mulai mendistribusikan vaksin meningitis ACYW135 untuk digunakan para calon jemaah haji, pekan depan. “Banyak vaksin yg bisa dibuat dan tidak mengandung ekstrak babi, seperti telah lama dibuat di Malaysia. Kenapa Indonesia terlambat membuatnya, padahal banyak ilmuwan yang pintar di negeri ini”, katanya. Untuk menggantinya, tambah Buya, pemerintah bisa saja membeli vaksin tersebut dari Malaysia.

b) menurut Bapak Iskandar selaku Direktur PT. Bio Farma yang memang ditugaskan oleh negara untuk membuat vaksin dan bermacam-macam vaksin, isue ini adalah pembohongan publik. Mengapa demikian, karena Indonesia saja dengan PT. Bio Farma yang berdiri sudah sejak 120 tahun silam tidaklah semudah yang dikemukakan oleh Malaysia bahwa mereka akan mampu membuat vaksin meningitis terbebas sama sekali dari babi. Sepuluh tahun kedepan dengan biaya yang dianggarkan oleh Malaysia belum tentu mereka mampu. PT. Bio Farma adalah salah satu pabrik yang telah diakui oleh WHO (badan kesehatan dunia) untuk membuat vaksin salah satunya vaksin meningitis.

c) menurut Bapak Iskandar, sesungguhnya apakah patut dikatakan vaksin meningitis itu haram (walaupun memang kewenangan yang mengatakan haram dan tidak adalah lembaga MUI). Mengapa demikian, karena vaksin tersebut dapat diibaratkan seperti benih padi varitas unggul, sebelum menjadi benih unggul, suatu saat tanahnya atau ladangnya diinjak-injak oleh babi, apakah kemudian karena diinjak oleh babi maka varietas unggul yang dihasilkan dan kemudian ditanam oleh petani, kemudian menghasilkan padi dan selanjutnya menjadi beras dan ditanak menjadi nasi, maka nasi tersebut apakah haram. Demikianlah perumpamaan dengan vaksin meningitis.

d) visi dari PT. Bio Farma adalah menjadi produsen vaksin dan antisera yang berdaya saing global.

e) misinya adalah Memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan vaksin  dan antisera yang berkualitas Internasional untuk kebutuhan Pemerintah, Swasta nasional dan Internasional. Mengembangkan Inovasi vaksin dan antisera sesuai kebutuhan pasar. Mengelola perusahaan agar tumbuh dan berkembang dengan menerapkan GCG dan Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemegang saham.

f) produk unggulan PT. Bio Farma adalah :

PRODUCER VACCINES 

BB-NCIPD Ltd., Bulgaria, Intervax, Canada BCG, TT, DT, dT 

Berna Biotech MR (measles, rubella combination) 

Berna Biotech Korea Corp. Hepatitis B (recombinant), DTwP-Hep B-Hib (fully liquid pentavalent) (Quinvaxem) 

Bharat Biotech International Limited (BBIL) Hepatitis B (recombinant) (Revac-B+) 

Bio Farma, Indonesia DT, DTwP, DTwP-Hep B, Hepatitis B filled in Uniject , mOPV1, OPV, TT, TT filled in Uniject, Measles, Measles (20 doses) 

Biological E Limited, India TT 

Biomanguinhos, Brazil yellow fever (5, 10 and 50 doses) , polysaccharide meningococcal A and C vaccine (10 doses in glass vials) 

Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Cuba Hepatitis B(recombinant) 

Chiron Behring Vaccines Private Ltd., India (formerly Chiron Behring) Rabies 

g) strategi dalam persaingan global antara lain adalah :

(1) Pengembangan SDM

• Penguatan Basic-Knowledge : S2, S3, PD

• International Placement

(2) Penguatan R&D 

• Pengembangan Mekanisme Riset Korporasi 

• Pengembangan Fasilitas Riset 

(3) Partnership 

• Partnership R&D Global dlm Vaccine Dev & Platform Techn.

• Partnership Nasional dg Sinergi A-B-G

• Partnership dlm Center Clinical Trial

h) proses vaksin :

 

i) proses serum :

 

j) proses yang ingin dicapai oleh PT. Bio Farma dalam memproduksi vaksin adalah :

 

k) perkembangan timeline dari pada pembuatan vaksin :

 

3. Demikian untuk menjadi periksa.



2010-11-03 11:14:16 Administrator Administrator Mabes Polri